Angka-angka selalu punya cerita. Tapi di negeri ini, angka sering kali bercerita sendiri - tanpa rakyat diajak mendengar, apalagi merasa. Laporan keuangan negara terus disusun rapi, dikawal prosedur, diaudit lembaga negara, dan disahkan dalam sidang resmi. Tapi apakah laporan itu masih mewakili kenyataan hidup masyarakat? Apakah angka-angka itu benar-benar menyuarakan kebutuhan rakyat?

Survei LPEM FEB UI yang dirilis Maret 2025 memberi kita tamparan yang lembut tapi menyakitkan. Mayoritas masyarakat Indonesia - dari berbagai lapisan dan wilayah - menyatakan bahwa kondisi keuangan rumah tangga mereka stagnan atau bahkan memburuk. Yang lebih mengkhawatirkan, lebih dari 65% responden menilai bahwa bantuan sosial dari pemerintah tidak transparan, dan mereka tidak tahu ke mana dana-dana itu sebenarnya mengalir.

Di atas kertas, anggaran terserap. Di lapangan, masyarakat tetap kesulitan. Di layar presentasi, grafik menunjukkan stabilitas. Di dapur rakyat, harga minyak goreng melonjak, beras naik, dan anak-anak harus mengurangi jatah susu. Inilah jurang antara narasi fiskal dan realitas sosial - jurang yang makin dalam, makin sunyi, dan makin membahayakan.

Laporan Keuangan yang Kehilangan Makna Sosial

Sebagai pembelajar di bidang akuntansi publik, saya percaya bahwa laporan keuangan negara tidak hanya berbicara tentang angka. Ia berbicara tentang keadilan. Ia berbicara tentang siapa yang dibantu, siapa yang tertinggal, dan siapa yang tak pernah diperhitungkan sejak awal.

Sayangnya, dalam praktik saat ini, akuntansi publik kita lebih sibuk mengejar kesempurnaan administratif daripada kejujuran sosial. Kita terlalu bangga dengan opini WTP dari auditor, seolah itu satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Kita mengukur kinerja kementerian dari tingkat serapan, bukan dari keberhasilan program. Kita mengucurkan bantuan sosial tanpa mengecek siapa yang benar-benar menerima dan siapa yang hanya tercantum dalam data usang.

Padahal, pertanyaan paling penting dari rakyat sangat sederhana: "Anggaran ini benar-benar untuk kami, atau hanya lewat di atas kepala kami?" Ketika pertanyaan ini tak kunjung dijawab, maka tak heran jika publik mulai apatis, sinis, dan bahkan marah.

Ketika laporan keuangan menjadi panggung, dan rakyat hanya jadi penonton, maka negara kehilangan makna pelayanan.
Audit Sosial: Suara yang Tak Pernah Dicatat
Salah satu kesalahan paling fatal dalam akuntansi publik adalah mengabaikan suara rakyat sebagai bagian dari pengawasan anggaran. Dalam sistem kita, yang disebut bukti hanyalah dokumen - nota, kuitansi, SPJ, dan seterusnya. Sementara testimoni dari warga yang tidak menerima bansos, meski layak, sering kali dianggap 'tidak valid'.

Padahal di situlah "audit sosial" sesungguhnya hidup.

Ketika masyarakat mengatakan:

"Saya tidak pernah menerima bantuan, padahal saya terdaftar."
"Nama saya ada di daftar, tapi bantuan itu tidak pernah datang."
"Yang tidak berhak justru dapat lebih dulu, karena dekat dengan aparat."
Itu semua adalah indikator ketidakwajaran. Bukan indikator keuangan, tapi indikator moral dan etika kebijakan. Bila kita mengabaikan ini, maka kita sedang membiarkan kebijakan publik kehilangan akarnya: kepercayaan. Dan ketika kepercayaan publik runtuh, tidak ada jumlah anggaran yang cukup besar untuk menggantinya.

Akuntansi publik kehilangan rohnya saat masyarakat tak lagi percaya pada anggaran yang dibuat untuk mereka.

Pasar Sudah Membaca Ketidakpercayaan Itu

Menariknya, krisis ini bukan hanya dirasakan oleh rakyat. Pasar keuangan juga menunjukkan sinyal yang tidak bisa diabaikan. IHSG ambruk, 25 Maret 2025 rupiah menyentuh titik terendah sejak krisis 1998. Semua ini terjadi tanpa ada guncangan besar dari luar negeri. 

Apa artinya?

Pasar tidak lagi percaya bahwa narasi pemerintah sesuai dengan kenyataan. Mereka membaca laporan fiskal, tetapi juga membaca suasana sosial. Mereka tahu bahwa ketika laporan keuangan pemerintah menyatakan "stabil", tapi rakyat mulai kehilangan daya beli, maka ada sesuatu yang disembunyikan atau disalahpahami.

Investor, baik asing maupun domestik, tidak hanya memperhatikan defisit atau utang. Mereka memperhatikan "wajah kepercayaan". Dan saat wajah itu mulai retak, uang akan mencari tempat lain. Pasar lebih takut pada ketidakpastian sosial daripada angka defisit itu sendiri.

Akuntabilitas Bukan Hanya Tentang Laporan, Tapi Rasa

Inilah yang sering luput dalam diskusi publik. Bahwa akuntabilitas keuangan bukan semata-mata tentang pelaporan yang benar, tapi tentang rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Laporan keuangan yang sempurna sekalipun akan kehilangan nilainya jika rakyat tetap merasa ditinggalkan.

Di titik ini, kita perlu bertanya:

Apakah laporan kita menyertakan outcome, atau hanya output?
Apakah program bansos kita dievaluasi dari dampaknya, atau hanya dari jumlahnya?
Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengawasan, atau hanya diberi info searah?
Kalau jawabannya "tidak", maka sudah saatnya kita melakukan reformasi akuntabilitas. Tidak cukup hanya dengan sistem pelaporan berbasis kas atau akrual. Kita perlu sistem pelaporan berbasis rasa: rasa keadilan, rasa aman, dan rasa dilibatkan.

Anggaran yang tidak dirasakan masyarakat adalah anggaran yang tidak berguna 

Apa yang Harus Dilakukan?

Pertama, lakukan audit forensik atas distribusi bantuan sosial. Jangan hanya mengandalkan data internal, tapi buka ruang partisipasi publik dalam pelacakan distribusi. Gunakan teknologi dan media sosial untuk pelaporan masyarakat.

Kedua, perkuat performance audit berbasis dampak. Evaluasi bukan hanya berapa anggaran yang terserap, tapi apakah masalah yang ingin diselesaikan benar-benar berubah.

Ketiga, aktifkan kembali mekanisme audit sosial. Rangkul LSM, akademisi, komunitas lokal, untuk ikut memverifikasi kebijakan fiskal dari sisi lapangan.

Keempat, ubah cara berpikir kita soal akuntansi publik. Anggaran negara bukan soal menghabiskan uang dengan cara yang benar, tapi tentang menggunakan uang rakyat untuk hal yang benar.

Kembalikan Fungsi Laporan Keuangan sebagai Cermin Rakyat

Negara tidak runtuh karena angka. Negara runtuh karena kehilangan kepercayaan warganya. Dan kepercayaan itu tidak dibangun dari statistik, tapi dari keberpihakan. Jika rakyat merasa bahwa laporan keuangan negara tidak lagi mewakili mereka, maka tak ada gunanya WTP, surplus, atau saldo anggaran lebih.

Laporan keuangan yang baik adalah yang bisa dirasakan manfaatnya. Dan negara yang baik adalah negara yang berani mendengar ketika rakyat berkata, "Anggaran ini tidak sampai ke kami." (AM)

Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Ketika Laporan Keuangan Pemerintah Tak Lagi Mewakili Rakyat", Klik untuk baca:
https://www.kompasiana.com/alfianalfian1404/67e33c3434777c22bc73bc02/ketika-laporan-keuangan-pemerintah-tak-lagi-mewakili-rakyat?page=3&page_images=1

Kreator: Alfian Misran

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.